CONTOH SKRIPSI(TUGAS AKHIR) ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (BANDGET ACCOUTING)

BAB III

REALISASI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG PADA DINAS PENDAPATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

3.1 Klasifikasi Anggaran Belanja pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

3.1.1. Kelompok Belanja.

Kelompok belanja unit kerja terdiri dari :

  1. Belanja Administrasi Umum

Belanja administrasi umum adalah belanja tidak langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi (tidak menambah aset).

  1. Belanja Operasi dan Pemeliharaan

Belanja operasional dan pemeliharaan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi (tidak menambah aset).

  1. Belanja Modal/ Pembangunan

Belanja modal/ pembangunan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset).

3.1.2. Bagian Belanja

Kelompok belanja unit kerja yang diuraikan di atas terdiri dari bagian belanja. Bagian belanja lebih rinci dikatagorikan ke dalam  2 katagori utama, yaitu:

  1. Aparatur Daerah

Aparatur Daerah adalah bagian belanja berupa : belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

  1. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah bagian belanja administrasi umum, belanja operasional, dan pemeliharaan serta belanja modal/ pembangunan yang dialokasikan atau untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

3.1.3. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Dalam rangka perhitungan SAB, anggaran belanja Unit Kerja dikelompokkan menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

  1. Belanja Langsung

Belanja Langsung, yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Jenis Belanja Langsung dapat berupa Belanja Pegawai/ Personalia, Belanja Barang/ Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.

Keberadaan anggaran Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik Belanja Langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan der.gan Ouput yang dihasilkan. Variabilitas jumlah komponen Belanja Langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.

  1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis Belanja Tidak Langsung dapat berupa Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang/Jasa. Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.

Keberadaan Anggaran Belanja Tidak Langsung bukan merupakan konsekuensi dan atau tiada suatu program atau kegiatan. Belanja Tidak Langsung digunakan secara periodik (umumnya bulanan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah yang bersifat umum.

Belanja Tidak Langsung pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (common cost) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja. Oleh karena itu dalam perhitungan SAB, anggaran belanja tidak langsung dalam satu tahun anggaran (anggaran tahunan belanja tidak langsung) harus dialokasikan ke setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Program atau kegiatan yang memperoleh alokasi belanja tidak langsung adalah program atau kegiatan Non Investasi. Program atau kegiatan investasi yang menambahkan aset daerah tidak menerima alokasi anggaran tahunan belanja tidak langsung, karena ouput program atau kegiatan investasi adalah merupakan aset daerah yang dimanfaatkan lebih satu tahun anggaran. Anggaran belanja tidak langsung hanya digunakan untuk satu tahun anggaran seperti halnya out put program atau kegiatan non investasi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Standar Alokasi Belanja (SAB) merupakan hasil penjumlahan belanja langsung setiap program atau kegiatan dengan belanja tidak langsung yang dialokasikan pada program atau kegiatan yang bersangkutan. Jumlah belanja menjadi standar untuk mengevaluasi program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja berdasarkan tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.

3.2 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Pendapatan (Dipenda) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Anggaran Belanja Tidak Langsung Daerah merupakan pengeluaran-pengeluaran yang setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah daerah guna mebiayai organisasinya sehari-hari dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah, dalam pengeluaran-pengeluaran Daerah tersebut adanya usaha pemerintah untuk penghematan. Kita dapat memperhatikan data realisasi anggaran belanja tidak langsung berdasarkan data perhitungan anggaran 2005 sebagai berikut

Tabel:  Data Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dipenda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2005

Uraian Belanja

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Lebih/Kurang

dari Anggaran

-      Belanja pegawai

-      Belanja barang dan jasa

-      Belanja Pemeliharaan

-      Belanja perjalanan dinas

649.820.000

10.123.457.766

516.200.000

313.195.900

538.497.450

9.859.049.825

505.895.300

264.942.350

111.322.550

264.407.961

10.3047.700

48.253.550

Jumlah

11.602.673.666

11.168.384.925

527.031.461

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nanggroe

Berdasarkan data di atas bahwa dalam anggaran 2005 terhadap pelaksanaan anggaran belanja adanya penghematan sebesar Rp. 527.031.461 masing-masing terdiri dari belanja pegawai dan personalia sebesar Rp. 649.820.000 sebagai kredit anggaran yang terjadi dalam tahun anggaran 2005 dan telah terealisasi sebesar Rp. 538.497.450 berarti lebih dari rancangan sebesar Rp. 111.322.550 hal ini disebabkan karena adanya penghematan di dalam mengeluarkan belanja pegawai dan personalia.

Dalam hal belanja barang dan jasa sebesar Rp. 10.123.457.766 sebagai kredit anggaran yang tersedia dalam tahun anggaran 2005, dan terealisasi sebesar Rp. 9.859.049.825 sisa dari rancangan Rp. 264.407.961 hal ini disebabkan oleh adanya usaha penghematan dalarn pengeluaran belanja barang dan jasa tanpa mengganggu tugas-tugas Belanja Tidak Langsung dari Dinas. Belanja pemeliharaan kredit anggaran yang tersedia sebesar Rp. 516.200.000 dan realisasinya sebesar Rp. 505.895.300 hal ini disebabkan oleh adanya penghematan dalam sistem pemeliharaan.

Dalam belanja perjalanan dinas realisasi dari rancangan sebesar Rp. 264.942.350 dari dana yang tersedia sebesar Rp. 313.195.900, maka di sini terjadi penghematan penggunaan dana dari anggaran yang telah ditetapkan.

Dari tabel dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam telah berhasil menyusun anggran sebaik- baiknya serta menghematkan pengeluaran dari setiap belanja yang telah ditetapkan.

3.3 Tinjauan Umum Pengawasan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan (Dipenda) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Budget sebagai salah satu alat bagi manajemen di bidang pengawasan, walaupun disusun dengan baik dan sempurna, dalam pelaksanaan realisasinya sering terjadi penyimpangan dari target yang ditentukan baik yang sifatnya merugikan organisasi. Oleh karena itu perlu dianalisa dan dievaluasi setiap saat antara realisasi dengan budget yang direncanakan dalam bentuk laporan budget.

Untuk dapat melaksanakan pengawasan anggaran tersebut maka perlu diadakan pemisahan-pemisahan fungsi-fungsi manajemen dan menempatkan fungsi pengawasan sejajar dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya dan pengawasan anggaran terdiri dari pengawasan intern dan pengawasan ektern.

Pengawasan Anggaran Daerah pada dasarnya ditujukan agar pelaksanaan APBD dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan dan berdasarkan pedoman pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal itu maka pelaksanaan APBD perlu adanya pengawasan internal dan pengawasan eksteren.

Pengawasan internal dilakukan oleh orang/badan pengawasan yang berada dalam suatu organisasi, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat wilayah daerah. Pengawasan tersebut merupakan pengawasan internal dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping itu pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan (Dipenda) dan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah terhadap bawahannya juga disebut pengawasan internal, yang pelaksanaannya terus menerus, dalam hal ini mereka diberi wewenang dalam batas-batas tertentu berfungsi sebagai koordinator.

Pengawasan preventif ini tercermin dari tata cara kerja yang harus dilalui sebelum sesuatu tindakan diambil oleh bendaharawan yaitu pada saat, sebelum, bendaharawan melakukan pembayaran terhadap tagihan-tagihan, dalam hal ini pembayaran baru dapat dilakukan setelah bukti pembayaran atas tagihan-tagihan tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas. Pengawasan preventif tersebut dilakukan sebelum suatu tindakan, yaitu tindakan bendaharawan untuk memperoleh pembayaran dengan SPMU adalah mengajukan SPP. Dengan demikian pengawasan preventif mutlak diperlukan diperlukan terhadap SPP yang diajukan oleh

bendaharawan harus terlebih dahulu mengetahui dan menyetujui atasan langsung yaitu Kepala Dinas sehubungan dengan itu Kepala Dinas berkewajiban melakukan pengawasan preventif terhadap SPP tersebut antara lain sebagai berikut :

  1. Apakah untuk biaya yang dimintakan tersebut telah tersedia dananya dalam DASK dan DASK kuantitas volume.
  2. Apakah jumlah yang dimintakan tidak melampaui jumlah SKO yang telah diterima.
  3. Apakah pada saat SPP UUDP ada dilampirkan daftar rencana penggunaan UUDP tersebut.
  4. Untuk pembayaran-pembayaran langsung pada pihak-pihak ketiga (SPP beban tetap) apakah cara-cara penyerahan barang/jasa dilakukan menurut prosedur yang telah ditetapkan dan apakah bukti-bukti tagihan yang dilampirkan pada saat surat permintaan pembayaran tersebut sudah ditanda tangani.

Di samping itu pengawasan preventif dijuga dilakukan pada saat sebelum bendaharawan melakukan pembayaran terhadap tagihan-tagihan pihak ketiga, dalam hal ini pembayaran terhadap tagihan-tagihan pihak ketiga, dalam hal ini pembayaran baru dapat dilakukan setelah tanda bukti pembayaran atas tagihan tersebut disetujui, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Sebelum menandatangani dan menyetujuinya pembayaran tersebut, Kepala Dinas dengan bantuan Sub Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Tata Usaha melakukan penilaian terhadap keabsahan bukti-bukti tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga yang penilangnya meliputi segi-segi sebagai berikut :

a. Hak Pembayaran

Penilaian segi ini diarahkan untuk mengetahui apakah pembayaran yang akan dilakukan merupakan tindakan sah atau tidak, ataupun bersifat pengelapan. Apakah yang menerima pembayaran itu yang berhak atau bukan, apakah tanda bukti pengeluaran didasarkan atas perintah kerja/ pesanan, faktur, berita acara serah terima barang/ jasa yang sesuai dengan pesanan serta pembayaran dilakukan dengan cara faktur. Di samping itu juga dinilai apakah jumlah perkalian dan penjumlalian dalam faktur dan bukti-bukti lainnya dengan benar, jika sama hal-hal tersebut telah terpenuhi menurut pedornan pelaksanaan anggaran maka barulah pembayaran dapat dilakukan.

b. Kepatuhan Terhadap Peraturan Pengeluaran Sebatas Dana

Penilaian segi ini adalah untuk mengetahui apakah kekuasaan dari orang yang melakukan tindakan itu benar-benar berdasarkan hukum atau peraturan yang telah ditetapkan, juga dinilai apakah untuk pembayaran tersebut masih cukup tersedia dananya juga benar dibebankan pada pasal anggaran tahun yang bersangkutan.

c. Tujuan Anggaran

Dalam hal ini penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah pengeluaran dari sudut ekonomi dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini Kepala Bagian Tata Usaha harus memeriksa urusan pembendaharawan yang dilakukan oleh pihak bagian keuangan agar tidak terjadi pemborosan dan apakah masih dapat diusahakan untuk memperkecil anggaran tersebut serta menilai apakah memungkinkan dilakukan penghematan dengan tidak menanggung jumlah fisik dan mutu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Apabila semua tagihan yang telah diadakan penilaian oleh Kepala Bagian Tata Usaha ternyata sudah mernenuhi persyaratan sahnya suatu bukti tagihan/ pembayaran maka Kepala Dinas baru dapat menandatangani persetujuan setelah itu bendaharawan segera melakukan pembayaran.

Langkah selanjutnya Kepala Dinas juga melakukan pengawasan represif pada saat bendaharawan akan mengajukan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Kepala Biro Keuangan, dimana SPJ tersebut terlebih dahulu ditandatangani oleh Kepala Dinas, dan juga Kepala Dinas melakukan penilaian terhadap bahan-bahan bukti lampiran SPJ, apakah bukti tersebut telah mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh Kepala Dinas pada saat dilakukan pengawasan preventif atau belum, jika sudah maka SPJ tersebut segera ditandatangani. Dengan demikian jelaslah bahwa pengawasan internal dapat mencegah terjadinya pemborosan dan melalui pengawasan internal yang baik dapat pula menciptakan penghematan terhadap pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

About these ads

8 Tanggapan

  1. assalamu’alaikum wr. wb.
    perkenalkan nama saya Samsul Anam,
    saat ini saya sedang melakukan penelitian skripsi, dengan tema yang berhubungan dengan belanja langsung daerah.

    saya tertarik dengan tulisan di blog bapak, yaitu yang berjudul

    “contoh skripsi (tugas akhir) anggaran belanja tidak langsung (bdget accounting)”

    dalam tulisan tersebut terdapat kalimat

    “Keberadaan Anggaran Belanja Tidak Langsung bukan merupakan konsekuensi dan atau tiada suatu program atau kegiatan. Belanja Tidak Langsung digunakan secara periodik (umumnya bulanan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah yang bersifat umum.

    Belanja Tidak Langsung pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (common cost) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja. Oleh karena itu dalam perhitungan SAB, anggaran belanja tidak langsung dalam satu tahun anggaran (anggaran tahunan belanja tidak langsung) harus dialokasikan ke setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

    Program atau kegiatan yang memperoleh alokasi belanja tidak langsung adalah program atau kegiatan Non Investasi. Program atau kegiatan investasi yang menambahkan aset daerah tidak menerima alokasi anggaran tahunan belanja tidak langsung, karena ouput program atau kegiatan investasi adalah merupakan aset daerah yang dimanfaatkan lebih satu tahun anggaran. Anggaran belanja tidak langsung hanya digunakan untuk satu tahun anggaran seperti halnya out put program atau kegiatan non investasi.”

    dari kalimat di atas tersirat bahwa belanja tidak langsung mirip dengan yang namanya belanja rutin, sedangkan di sisi lain belanja langsung mirip dengan belanja pembangunan??

    YANG SAYA MAU TANYAKAN, dimanakah atau di buku apakah saya dapat memperoleh keterangan-keterangan seperti tersebut di atas. karena sangat sulit untuk memperoleh penjelasan yang mendetail tentang belanja langsung dan belanja tidak langsung, yang saya punya hanya permendagri no 13 tahun 2006,itupun hanya berisi tentang belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan program atau kegiatan.
    sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program atau kegiatan.
    dan menurut saya keterangan tersebut masih kurang dari yang say butuhkan.

    dan apabila bapak berkenan, dapatkah saya memperoleh salinan dari tugas skripsi diatas, sebagai salah satu masukan dalam penulisan skripsi saya???

    saya juga mau bertanya satu hal. yaitu mengenai konsekuensi dari perubahan klasifikasi belanja daerah dari belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik menjadi belanja langsung dan tidak langsung, apakah sebenarnya secara garis besar hanya terjadi perubahan nama saja, atau kah ada perubahan lainnya???

    demikian beberapa pertanyaan saya, atas perhatiannnya saya ucapkan banyak terima kasih

    Samsul Anam

    • Untuk literatur yang khusus membahas anggaran belanja secara spesifik sangat susah kita cari kecuali berupa artikel dan makalah2 seminar. Mas Samsul bisa mengirimkan e-mailnya, agar saya bisa mengirimkan beberapa soft copy yang membahas anggaran belanja….

      • email saya soul.x@ovi.com
        terima kasih banyak atas bantuannya pak.

      • oh iya pak,
        bisa tidak saya mendapatkan copy salah satu upload bapak dalam blog ini yang berjudul “LANDASAN TEORITIS ANGGARAN BELANJA RUTIN”
        dalam tulisan bapak mencantumkan Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1969, bisa tidak saya mendapatkan copy file tersebut??
        terima kasih banyak

      • assalamu’alaikum wr.wb.

        selamat malam pak,
        saya sudah mendapatkan file Keppres No 33 Tahun 1969 dari digital library-nya ITB bandung.

        akan tetapi saya belum memilki literatur tentang anggaran belanja,.

        bapak punya literatur, artikel, makalah tentang belanja daerah?

        apabila bapak memilikinya, saya harapkan kesediaan bapak untuk membaginya dengan saya.hehehe

        alamat email saya soul.x@ovi.com
        saya menanti kesediaan bapak untuk mengirimkan beberapa soft copy file yang berkaitan dengan anggaran belanja daerah.

        terima kasih atas bantuannya

  2. Mas…. :-)

    he he… kita ketemu di sini yak :-D

  3. selamat malam,, judul seminar saya dalah pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DBH, terhadap belanja modal (studi kasus pada PEMDA Gresik)

    tapi saya ada saran dari Dosen katanya Belanja Modal sekarang sudah diganti denagn Istilah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung,,,,

    disini saya membutuhkan landasan teori tentang biaya langsung dan biaya tidak langsung tersebut, kalau Bapak berkenana mohon saran dan bimbingannya,,, dan saya harapkan Bapak mau mengirimkan saya beberapa referensi yang relevan berupa soft copy ke email saya Faez_lucky@ymail.com

    demikian terima kasih

  4. maaf pak sy titin apa boleh sy minta materi tentang belanja tidak langsung? karna susah sekali mendapatkan materi tersebut. terimakasi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: