PENGELUARAN KAS PADA DINAS PRASARANA WILAYAH PROVINSI NAD

Sumber Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas pada Dinas Prasarana Wilayah terdiri dari dua komponen utama, yautu pengeluaran kas atas belanja langsung dan pengeluaran kas atas belanja tidak langsung. Pengeluaran kas atas belanja langsung merupaka pengeluaran kas yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Sedangkan pengeluaran kas atas belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan.

Pengeluaran kas untuk belanja langsung pada Dinas Prasarana Provinsi Nanggaroe Aceh Darussalam terdiri dari:

1)      Pengeluaran kas untuk aparatur daerah

Gaji dan tunjangan pegawai yang termasuk di dalamnya gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan PPh dan pembulatan gaji.

2)      Pengeluaran kas untuk belanja barang

–          Biaya Bahan habis pakai yaitu biaya alat tulis.

–          Biaya jasa kantor berupa biaya jasa pegawai non PNS.

–          Biaya cetak dan penggandaan keperluan kator terdiri dari biaya cetak dan biaya foto copy.

–          Biaya makan dan minum kantor terdiri dari biaya makan minum harian, biaya makan dan minum rapat, dan biaya makan dan minum tamu

3)      Pengeluaran kas untuk belanja perjalanan dinas, terdiri dari:

–          Biaya perjalanan dinas dalam daerah

–          Biaya perjalanan luar daerah

4)      Pengeluaran kas untuk belanja pemeliharaan, terdiri dari

–          Biaya pemeliharaan alat-alat angkutan

–          Biaya pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga yaitu biaya pemeliharaan alat-alat kantor, biaya pemeliharaan alat rumah tangga dan biaya pemeliharaan komputer

Sedangkan pengeluaran kas untuk biaya tidak langsung yang dialokasikan hanya untuk oengeluaran kas untuk belanja barang dan jasa, terdiri dari:

1)      Biaya bahan habis pakai, yaitu biaya perangko, materai dan benda pos lainnya dan biaya peraltan kebersihan dan bahan pembersih

2)      Biaya jasa kantor yang terdiri dari biaya listrik, biaya telepon, biaya air, biaya surat kabar/majalah, biaya paket, dan biaya propaganda.

3)      Biaya pakaian dinas yaitu biaya pakaian sipil harian dan biaya pakaian sipil lengkap.

Pengeluaran-pengeluaran kas di atas sepenuhnya dibiaya dari penerimaan pengisian kas yang direalisasi oleh Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Biro Keuangan. Pengrealisasian pengisian kas oleh Sekretariat Daerah didasarkan pada permintaan oleh Dinas Prasarana Wilayah melalaui Satuan Pemegang Kas (SPK) yang diotorisasi oleh kepala dinas.

Pengendalian Internal

Praktek pengendalian tersebut diterapkan dengan cara-cara yang umum, yaitu:

  • Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.

Karena formulir merupakan alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi, maka pengendalian pemakiannya dengan menggunakan nomor urut tercetak dapat menetapkan pertanggungjawaban terlaksananya transaksi.

  • Pemeriksaan mendadak (surprised audit).

Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Jika dalam suatu organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-kegiatan pokoknya, hal ini akan mendorong staf melaksanakan realisasi belanja tidak langsung  sesuai dengan prosedur.

  • Kegiatan keuangan tidak dilaksanakan oleh satu orang.

Karena setiap kegiatan keuangan dilaksanakan tidak oleh satu orang, sehingga akan terjadi internalal check terhadap pelaksanaan tugas setiap unit organisasi yang terkait, maka setiap unit dalam Dinas Pendatan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan melaksanakan praktik yangs sehat dalam pelaksanaan tugasnya.

  • Perputaran Jabatan (job rotation).

Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga indepedensi  penjabat dalam lingkungan Setda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sehingga persekongkolan di antara mereka dapat dihindari.

Untuk dapat menciptakan pengendalian intern secara efektif, dalam menjalankan kegiatan pengendalian tidak dapat terlepas dari  komponen pengendalian itu sendiri. Terdapat empat komponen pokok dari suatu pengendalian intern yang baik, yaitu:

  • Lingkungan Pengendalian (Control Enviromeit)

Menurut Cushing & Romney dalam Bastian (2001: 52)  ”Lingkungan pengendalian merupakan kerangka umum yang menjadi dasar dijalankannya kebijakan pengasawasan intern. Lingkungan pengendalian pada Dinas Prasarana Wilayah terdiri dari:

  1. Nilai Integritas dan Etika.

Komponen ini muncul karena perilaku yang beretika dan tidak beretika. Integritas dan etika pihak pimpinan dan para pegawai mempunyai pengaruh kuat pada validitas proses pengendalian pengeluaran kas pada Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

1. Kompetensi karyawan.

Pengaruh pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya menjadikan realisasi anggaran belanja tidak langsung berjalan dengan efektif dan efesien serta dilakukan dengan cepat.

2.  Pengawas Ekternal.

Pengawas ekternal juga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap jalannya pengendalian intern yang baik. Pengawas ekternal adalah Badan Pengawas dan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Peranan pengawas eksternal adalah mengawasi secara aktif kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Prasarana. Dengan adanya pengendalian dari pihak luar, Dinas Prasarana akan lebih disiplin dalam menjalankan pengendalian internal termasuk pada pengeluaran kas.

3. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi mengidentifikasi kerangka hubungan formal untuk pencapaian tujuan organisasi. Struktur organisasi yang baik akan membirakan arah pengendalian yang jelas.

4. Pemberian Wewenang dan Tanggung Jawab.

Wewenang merupakan hak memerintah bawahan dengan basis pangkat atau posisi formal. Tanggung jawab merupakan kewajiban menjalankan tugas yang telah ditentukan dan bertanggungjawab terhadap hasil yang dicapai. Metode pemberian wewenang dan tanggung jawab dapat memberikan pengaruh kuat terhadap pencapaian tujuan.

Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran, dan tindakan seluruh pihak yang terkait dengan realisasi anggaran mengenai pentingnya pengendalian dan tekanannya pada unit kerja yang bersangkutan.

5. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Semua organisasi, tanpa memperhatikan ukuran dan strukturnya, menghadapi risiko dari suatu kegiatan yang dijalankan. Baik itu resiko kesalahan (tidak disengaja) ataupun resiko kecurangan (disengaja). Manajemen puncak terlibat langsung dalam penanganan penilaian risiko tersebut. Komponen penilaian risiko meliputi:

  • –          Identifikasi dan analisis risiko yang mungkin akan terjadi;
  • –          Formasi perencanaan menentukan pengaturan (manage) risiko.

6.  Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

Informasi harus didentifikasi, diproses dan dikomunikasikan sehingga personil yang tepat akan menjalankannya sesuai dengan tanggungjawabnya. Suatu sistem informasi terutama Sistem Informasi Akuntansi (SIA) akan membantu pencapaian tujuan dari pengendalian terhadap pengeluaran kas. Informasi harus dikomunikasikan secara efektif ke seluruh personil.

7. Memonitor (Monitoring)

Tujuan memonitor adalah menilai kualitas sistem pengendalian intern dengan cara memonitor aktivitas, seperti : pengendalian pegawai setiap hari, dengan melakukan evaluasi secara terpisah, seperti audit secara periodik, atau dengan melakukan kombinasi kedua cara tersebut.

Tujuan Pengendalian Intern atas Pengeluaran Kas

Pengendalian atas pengeluaran secara umum berfungsi sebagai tindakan preventif atas penyelewengan-penyelewengan yang mungkin akan terjadi. Melalui pengendalian, diharapkan pengeluaran kas dapat berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan dan tepat sasaran. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pengendalian intern atas pengeluaran kas pada Dinas Prasarana Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam bertujuan:

1.Menjaga Aktiva Daerah

Realisasi anggaran merupakan kegiatan yang selalu berhubungan kas atau setara kas. Oleh karena itu realisasi anggaran sangat rawan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan aktiva daerah pada Dinas Prasarana Wilayah Provinsi NAD untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Aktiva daerah dalam hal ini kas dapat dicuri, dirusak atau disalahgunakan baik disengaja maupun tidak disengaja.

2.Mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi.

Untuk kepentingan pelaporan keuangan daerah, setiap unit kerja harus memiliki dat akuntansi yang dapat diuji kecermatan dan keandalannya, termasuk pada Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sistem pengendalian yang baik dapat mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan data akuntansi pada saat yang tepat.

3.Meningkatkan efesiensi kegiatan

Pengendalian dalam sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Prasarana Wilayah Provinsi NAD juga bertujuan untuk menghindari pekrjaan berganda yang tidak perlu dan mencegah pemborosan terhadap semua kegiatan realiasi anggaran tidak langsung termasuk penggunaan sumber dana yang tidak efesien.

4.Mendorong ditaatinya prosedur dan peraturan pengeluaran kas

Pihak pimpinan menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan. Sestem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan bahwa prosedurdan peraturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan.

Satu Tanggapan

  1. pak bisa minta contoh laporan pengeluaran kas gak
    trims..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: