ISI PP SAP (STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH)

Kandungan PP SAP (Content of Regulation About Government Accounting)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Strandar akutansi Pemerintah terdiri dari :

  • Kerengka Konseptual Akutansi Pemerintah (KK)
  • PSAP 01     :   Penyajian Laporan Keuangan ;
  • PSAP 02     :   Laporan Ralisasi Anggaran ;
  • PSAP 03     :   Laporan Arus Kas ;
  • PSAP 04     :   Catatan Atas Laporan Keuangan ;
  • PSAP 05     :   Akuntansi Persediaan ;
  • PSAP 06     :   Akuntansi Persediaan ;
  • PSAP 07     :   Akuntansi Aset Tetap ;
  • PSAP 08     :   Akuntansi Konstrukasi Dalam Pengerjaan
  • PSAP 09     :   Akuntansi Kewajiban ;
  • PSAP 10     :   Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa ;
  • PSAP 11     :   Laporan Keuangan konsolidasi ;

PP SAP akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyaksikan  laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah berupa

  1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos 39 berikut:

a)      kas dan setara kas;

b)      investasi jangka pendek;

c)      piutang pajak dan bukan pajak;

d)     persediaan;

e)       investasi jangka panjang;

f)       aset tetap;

g)      kewajiban jangka pendek;

h)       kewajiban jangka panjang;

i)         ekuitas dana.

  1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Di dalam Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

a)      pendapatan;

b)      belanja;

c)      transfer;

d)     surplus/defisit;

e)      pembiayaan;

f)        sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

  1. Laporan arus Kas, dan

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.

  1. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

Dengan adanya SAP maka laporan keuanganpemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan ,handal dan dapat diperbandingkan).

Dan laporan tersebut akan diaudut terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para Stakeholder antara lain : pemerintah (eksekutif) ,DPR/DPRD (legislatif ) ,investor ,kreditor dan mesyarakat pada umumnya dalam rangka transpaansi dan akuntanbilitas Keuangan Negara.

Satu Tanggapan

  1. revisi untuk psap 06 itu bukannya akuntansi investasi? trims.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: